Esai : Kemacetan di Indonesia, salah siapa?

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau (termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni). Beragam kekayaan alam, budaya, suku, dan bahasa yang terdapat di Indonesia, tetapi keragaman itulah yang membuat Indonesia menjadi lebih berwarna. Selain itu, Indonesia juga memiliki jumlah penduduk yang besar yaitu 249,9 juta (2013). Jumlah penduduk yang besar inilah yang dapat menyebabkan satu dari sekian permasalahan yang masih belum terselesaikan hingga saat ini yaitu kemacetan.

Kemacetan tidak pernah lepas dari keseharian kita, terutama di kota – kota besar. Kemacetan adalah  situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas. Penyebabnya adalah karena tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk dan masih banyak penyebab lainnya. Dari kemacetan inilah banyak sekali menimbulkan kecelakaan yang tentu saja sangat tidak diinginkan.

Selain dari penyebab yang kita tahu sebelumnya, terdapat penyebab utama kemacetan tersebut yaitu banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Coba kita lihat kendaraan yang memenuhi lalu lintas di Indonesia, mayoritas dipenuhi oleh kendaraan produk dari Jepang seperti Toyota, Honda, dan masih banyak lagi, benar tidak? Ya, itu semua benar. Jepang menempati peringkat ke – 4 negara pengekspor terbesar di dunia termasuk di bidang transportasi itu sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia juga dipenuhi dengan hasil produksi transportasi dari jepang tersebut.

Seperti yang kita ketahui, penyebab utama kemacetan adalah banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, dengan kata lain apakah negara Jepang dapat kita salahkan atas semua kemacetan yang terjadi di negeri kita ini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Di negara Jepang sendiri yang kita tahu tidak pernah terjadi kemacetan yang signifikan, padahal merekalah yang memproduksi kendaraan tersebut. Lalu siapakah yang seharusnya kita salahkan? Kita tidak tahu. Dimana – mana orang saling menyalahkan satu sama lain, baik itu masyarakat yang menyalahkan pemerintah karena tidak memfasilitasi transportasi publik dengan baik, pemerintah menyalahkan masyarakat karena masyarakat banyak melanggar peraturan lalu lintas, ataupun masyarakat saling menyalahkan  karena masing – masing pribadi merasa haknya di lalu lintas diganggu seperti mengambil jalur orang lain.

Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kemacetan tersebut seperti upaya peningkatan kapasitas jalan, perbaikan manajemen konstruksi berskala besar (jalan tol, busway, dsb) yang disertai dengan pengawasan yang ketat dalam rangka mengurangi hambatan-hambatan sirkulasi dan upaya lainnya. Tetapi, kenyataannya kita masih belum melihat perubahan yang nyata dari upaya tersebut.

Saat ini, hal yang terbaik dilakukan adalah menyadari peran kita masing – masing baik kita sebagai masyarakat maupun sebagai pemerintah. Sebagai masyarakat yang dapat kita lakukan adalah mengikuti tata tertib lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang lalu lintas dengan baik, tidak mementingkan kepentingan sendiri, dan masyarakat lebih menggunakan alat transportasi dengan mengutamakan kebutuhan daripada keinginan untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan raya. Hal ini sangat dibutuhkan sekali karena disini masyarakatlah yang berperan sebagai pengguna jalan. Selain masyarakat, hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah kemacetan adalah dengan menerapkan aturan – aturan seperti negara maju yang berhasil mengatasi kemacetan di negaranya. Contohnya adalah di negeri Sakura, mereka memproduksi kendaraan setiap harinya tetapi sistem yang mengatur kendaraan itu sendiri berjalan dengan sangat teratur. Padahal penduduk di Tokyo, ibu kota Jepang, lebih padat dibandingkan di kota – kota besar di Indonesia. Bagaimana Jepang melakukan hal tersebut? Pertama, Jepang memberikan sanksi yang berat kepada siapa saja yang melanggar lalu lintas. Kedua, untuk memperoleh SIM di Jepang, peserta harus melewati ujian tertulis dan ujian praktek. Biaya pembuatan SIM (unten menkyou) 300.000 Yen atau sekitar Rp 30.000.000,- lebih. Ketiga, dalam menegakkan hukum Jepang tidak tebang pilih, tidak peduli yang melanggar itu pejabat atau masyarkat biasa. Keempat, penyediaan prasarana dan sarana lalu lintas sangat memadai. Kelima,  masyarakat Jepang mempunyai budaya disiplin dalam berlalu lintas.

Setelah melihat hal diatas, banyak sekali bukan yang dapat kita lakukan dalam mencegah kemacetan tersebut? Ya, tentu saja. Kita tahu bahwa kemacetan itu sangat sulit untuk kita hindari, tetapi hal itu dapat teratasi apabila kita menanamkan dalam diri kita bahwa kita menginginkan perubahan yang lebih baik maka hal tersebut dapat teratasi.